Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, semuanya seharusnya memang berangkat dari kebutuhan. Itulah mengapa perencanaan menjadi fondasi penting, bukan sekadar tahapan administratif untuk memenuhi dokumen. Ketika kebutuhan disusun dengan benar, maka anggaran, spesifikasi, hingga hasil akhirnya akan memiliki arah yang jelas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalahnya, dalam praktik, tidak semua yang direncanakan benar-benar lahir dari kebutuhan. Ada yang muncul karena keinginan, pencitraan, bahkan egoisme kekuasaan. Kebutuhan biasanya lahir dari persoalan nyata dan memberi manfaat yang terukur. Sementara keinginan sering kali lahir dari selera, gengsi atau ambisi pribadi yang dipaksakan seolah-olah menjadi kebutuhan organisasi.

Mungkin hari ini belum semua orang melihatnya. Namun waktu sering menjadi alat uji yang paling jujur. Beberapa tahun ke depan akan terlihat mana program yang memang dibutuhkan masyarakat dan mana yang sejak awal hanya proyek ego yang dibungkus narasi pembangunan.

Dana publik sekecil apa pun nilainya sesungguhnya sangat mahal. Di dalamnya ada pajak masyarakat, ada harapan pelayanan yang lebih baik dan ada hak publik yang seharusnya kembali dalam bentuk manfaat. Karena itu, menggunakan anggaran hanya untuk membiayai egoisme dan keinginan penguasa pada hakikatnya bukan sekadar kesalahan perencanaan, tetapi juga pengingkaran terhadap amanah.

Pengadaan tidak boleh menjadi alat untuk mewujudkan “apa yang diinginkan penguasa”, melainkan sarana memenuhi “apa yang dibutuhkan masyarakat”. Sebab ketika kebutuhan digeser oleh ego, maka yang hilang bukan hanya efisiensi anggaran tetapi juga kepercayaan publik.