Istilah merencanakan kegagalan sebenarnya bukan istilah yang baru bagi saya. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya sudah beberapa kali mendengarnya dan sedikit memahami maknanya. Namun, pernah suatu waktu dalam sebuah diskusi dengan BPKP, saya kembali diingatkan pada istilah tersebut.

Pembahasannya berkaitan dengan sebuah pekerjaan ketika saya bertindak sebagai PPK. Dalam anggaran, kegiatan tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung. Tetapi dalam pelaksanaannya, yang dikerjakan diawal pada saat itu hanya pematangan lahan dan tembok penahan. Tentu ada alasan mengapa keputusan tersebut diambil.

Sebagai PPK, saya tidak hanya menyampaikan bahwa suatu pekerjaan bisa atau tidak bisa dilaksanakan. Saya menyusun penjelasan, memetakan risiko serta menyampaikan beberapa alternatif pilihan keputusan kepada Pengguna Anggaran. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Karena itu, setiap alternatif saya lengkapi dengan risiko yang mungkin muncul dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan risiko tersebut.

Dengan kata lain, saya berusaha memastikan bahwa keputusan tidak diambil hanya berdasarkan keinginan untuk melaksanakan kegiatan tetapi berdasarkan informasi yang cukup mengenai konsekuensi dari setiap pilihan.

Bagi saya, itulah salah satu fungsi penting seorang PPK, bukan mengambil alih kewenangan Pengguna Anggaran tetapi menyediakan informasi yang cukup agar keputusan dapat diambil dengan sadar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika saya menjelaskan matriks risiko dan alternatif keputusan tersebut kepada BPKP, justru dari sanalah istilah merencanakan kegagalan kembali muncul dalam diskusi kami.

Saya kemudian memahami bahwa kegagalan tidak selalu terjadi karena orang yang melaksanakan pekerjaan tidak mampu bekerja. Kadang-kadang, kegagalan sudah dimulai jauh sebelumnya, ketika sebuah kegiatan direncanakan tanpa benar-benar memastikan bahwa tujuan, kebutuhan, kemampuan anggaran, kondisi lapangan, waktu dan berbagai risikonya telah diperhitungkan.

Kita bisa saja membuat perencanaan yang terlihat sempurna di atas kertas. Ada nama kegiatan, ada anggaran, ada spesifikasi, ada jadwal, bahkan ada dokumen pengadaan. Tetapi apabila sejak awal kita sudah mengetahui adanya risiko besar sementara risiko tersebut tidak diantisipasi dan pilihan keputusan yang tersedia tidak dipertimbangkan dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang membuka jalan menuju kegagalan.

Di sinilah saya melihat pentingnya risk management dalam pengadaan pemerintah. Bukan untuk membuat orang takut mengambil keputusan. Justru sebaliknya. Manajemen risiko seharusnya membuat kita berani mengambil keputusan karena kita mengetahui risikonya.

Semua pilihan keputusan dapat disajikan. Risiko masing-masing pilihan dapat dijelaskan. Alternatif mitigasi dapat disiapkan. Dan sebagai PPK, saya tentu berkewajiban memberikan masukan mengenai pilihan yang menurut pertimbangan teknis dan profesional paling dapat mengendalikan risiko. Tetapi keputusan akhirnya tetap berada pada pejabat yang memiliki kewenangan.

Pekerjaan yang dulu menjadi bahan diskusi tersebut kini telah selesai. Gedung itu akhirnya berdiri dan sekarang sudah digunakan. Saya tentu tidak ingin mengatakan bahwa pilihan yang pernah kami ambil adalah pilihan yang sempurna. Setiap keputusan selalu memiliki konteks, keterbatasan dan risiko masing-masing. Tetapi ada satu hal yang membuat saya bersyukur bangunan itu akhirnya dapat digunakan dan semoga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa waktu lalu, saya kembali melihat sebuah rencana pembangunan yang bagi saya mengingatkan pada konsep yang sama merencanakan kegagalan. Sebuah bangunan baru direncanakan ditengah anggaran dan melalui mekanisme perubahan. Pertanyaan pertama yang muncul justru bukan bagaimana membangunnya, melainkan apakah memang sudah menjadi kebutuhan yang paling prioritas? Pertanyaan sederhana, tetapi sangat penting. Karena pembangunan bukan sekadar persoalan apakah anggaran tersedia. Ada banyak pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apa kebutuhannya, Seberapa mendesak kegiatan tersebut, siapa yang akan menerima manfaat, apa saja alternatif yang tersedia dan apa konsekuensinya jika tidak dibangun sekarang. Dan yang tidak kalah penting adalah pertanyaan mengenai kita apakah kita sedang menyelesaikan masalah atau hanya sedang melaksanakan anggaran?

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa pembangunan gedung tersebut pasti gagal. Saya juga tidak berada pada posisi untuk menentukan apakah rencana tersebut benar atau salah. Tetapi pengalaman mengajarkan saya bahwa sebuah keputusan akan jauh lebih sehat apabila sejak awal kita berani membicarakan kemungkinan gagalnya. Sebab merencanakan kegagalan bukan berarti berharap sebuah kegiatan gagal. Justru sebaliknya. Kita membayangkan bagaimana sebuah kegiatan bisa gagal agar kita dapat mencegahnya sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi. Dan mungkin, itulah salah satu bentuk tanggung jawab dalam menggunakan uang publik. Bukan sekadar memastikan anggaran terserap. Tetapi memastikan bahwa keputusan yang dibuat hari ini tidak sedang menciptakan masalah yang harus diselesaikan masyarakat di kemudian hari.

Untuk rencana yang terakhir ini, Puji Tuhan, saya tidak akan menjadi bagian dari proses tersebut. Mungkin itu juga bagian dari pembelajaran tidak semua keputusan harus kita miliki dan tidak semua proses harus kita ikuti. Kadang-kadang, menjaga jarak dari sebuah keputusan yang sejak awal menurut pertimbangan kita memiliki risiko yang belum terkelola dengan baik, juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional.