Di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada satu istilah yang terdengar santai tapi sarat makna yaitu palugada "apa lu mau, gue ada”. Istilah ini biasanya dilekatkan pada rekanan yang seolah-olah mampu mengerjakan apa saja. Hari ini bangun gedung, besok pasang jaringan, lusa pengadaan alat kesehatan. Semua bisa. Sepintas terdengar mengagumkan, fleksibel dan adaptif. Siap menjawab kebutuhan namun jika ditelusuri lebih dalam, “palugada” bukan sekadar soal kemampuan serba bisa. Ia adalah gejala tentang bagaimana kompetensi dipahami atau justru diabaikan.

Dalam sistem yang ideal, pengadaan dibangun di atas kompetensi. Ada perencana yang menyusun kebutuhan secara matang, ada pejabat pembuat komitmen yang memastikan proses berjalan sesuai aturan dan ada penyedia yang bekerja sesuai bidang keahliannya. Setiap peran punya batas, punya tanggung jawab dan yang paling penting punya kedalaman ketrampilan.

Namun dalam praktik, batas-batas itu sering menjadi cair. Yang penting bisa ikut tender, yang penting punya dokumen, yang penting “pernah kerja” dan yang paling penting punya koneksi. Maka lahirlah penyedia-penyedia palugada, yang tidak selalu jelas apa kompetensi intinya, tapi selalu siap mengerjakan apa saja.

Pekerjaan publik bukan sekadar soal selesai atau tidak selesai. Ada kualitas, ada keselamatan dan ada dampak jangka panjang yang mengikutinya. Ketika pembangunan fisik dikerjakan oleh yang “sekadar bisa”, ketika pengadaan dilakukan oleh yang “kebetulan pernah”, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran tapi juga kepercayaan publik.

Fenomena "palugada" ternyata tidak berhenti di pengadaan. Di ruang publik yang lebih luas, kita melihat “palugada” dalam bentuk lain. Di media sosial, seseorang bisa membahas kebijakan politik pagi hari, mengulas tata kota siang hari, lalu malamnya membuat analisa pengelolaan keuangan, Semua dengan nada yakin, seolah tahu.

Apakah itu salah? Tidak selalu. Akses informasi memang semakin terbuka. Siapa pun bisa belajar banyak hal. Tapi ada perbedaan antara belajar dan merasa tahu.

Ketika semua orang bisa bicara tentang apa saja, sering kali yang hilang adalah kedalaman. Diskusi menjadi dangkal, opini menjadi seragam dan yang lebih berbahaya publik kesulitan membedakan mana yang benar-benar ahli mana yang sekadar pandai berbicara dan menulis.

Di sinilah “palugada” berubah dari sekadar istilah menjadi perilaku zaman. Ia hidup dalam sistem yang kadang lebih menghargai kelengkapan administrasi daripada kualitas substansi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memberi ruang pada yang “siap mengerjakan apa saja”, bukan pada yang “benar-benar menguasai sesuatu”.

Dalam konteks pengadaan, tentu kita tidak harus merasa nyaman dengan kondisi ini. Karena setiap paket pekerjaan membawa konsekuensi. Jalan yang dibangun, gedung yang didirikan, barang yang dibeli, semuanya menyangkut hajat hidup dan menggunakan uang orang banyak. Mungkin sudah saatnya kita menggeser cara pandang. Dari yang serba bisa, menjadi yang benar-benar ahli. Dari yang sekadar memenuhi syarat, menjadi yang memenuhi standar. Karena pada akhirnya, tidak semua hal harus bisa dikerjakan oleh semua orang. Dan tidak semua “apa lu mau, gue ada” itu layak untuk dipercaya.