Memang benar bahwa penentuan prioritas tidak pernah sepenuhnya objektif. Selalu ada ruang bagi penilaian dan preferensi para pengambil keputusan. Namun, ketika yang dipertaruhkan adalah uang publik, subjektivitas itu harus dipersempit melalui data, kondisi fiskal, kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan fungsi pemerintahan.

Dalam konteks kondisi fiskal daerah yang terbatas, setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki opportunity cost. Anggaran yang digunakan untuk satu program berarti mengurangi kesempatan membiayai program lain. Karena itu, semakin sempit ruang fiskal, semakin tinggi pula standar yang harus dipenuhi sebuah program untuk dapat disebut sebagai prioritas.

Di sinilah rencana pembangunan perlu dikaji secara kritis. Persoalannya bukan semata-mata apakah yang dibangun mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah penyediaan wahana rekreasi memang merupakan fungsi utama pemerintah daerah.

Pemerintah dibentuk untuk menyediakan barang dan layanan publik yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh mekanisme pasar atau yang menjadi kewajiban konstitusional negara, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial dan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, usaha rekreasi komersial pada dasarnya merupakan kegiatan yang juga dapat dilakukan oleh sektor swasta.

Jika alasan pembangunan semata-mata untuk meningkatkan PAD, maka logika tersebut dapat diperluas tanpa batas. Pemerintah dapat saja membangun hotel, restoran, pusat perbelanjaan atau bisnis komersial lainnya dengan alasan yang sama. Padahal, orientasi pemerintah bukanlah menjadi pelaku bisnis melainkan menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha berkembang, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Karena itu, sebelum berbicara mengenai potensi keuntungan, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah pembangunan tersebut memang merupakan prioritas publik dan selaras dengan fungsi pemerintahan. Jika jawaban atas pertanyaan mendasar ini belum meyakinkan, maka dalih peningkatan PAD saja belum cukup untuk membenarkan penggunaan anggaran daerah.